pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi adalah Hak. pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan

JAKARTA - Pada hari Senin (7/3) Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD bertema "Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Ruang SS-3 Bappenas. Mengetahui apakah semuanya dijalakan dengan instruksi dan asas-asas. 1, 2016. Indikator Kesehatan nasional ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada Indikator Kesehatan global. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan RTP live:96. : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Bisnis. 6 Tahun 2014. Tugas dan Fungsi. kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas. Pelaksanaan rutin/reguler terhadap APBD Kabupaten Kutai Barat dan dana. Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang. 4. Pasal 13 KPBU IKN dilaksanakan dengan tujuan: a mendukung kebutuhan pendanaan khususnya untuk pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan dalam penyediaan Infrastruktur melalui peran serta dana swasta; b mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran,. Keterlibatan itu bukan hanya soal pengerjaan program, namun juga pada pembiayaannya. 1. Pasal 106 (1d): Ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi (d) kegiatan menyediakan, mengelola dan mengeoperasikan penyelenggaraan layanan jasa. com, JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Undang-Undang (UU) di dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada hari ini, Kamis (15/12/2022). Auditor Internal Pemerintah RI untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional | Visi BPKP. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. ) Oleh: Dhaifina Chaerunnisa Pradipta . Setelah melaksanakan proses perencanaan dan pengawasan, diperlukan proses pengendalian. Berlaku : 1 Juli 2021. Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan. Widanta. Financial Technology - P2P Lending. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyelenggara pembangunan 3. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. 3, no. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1. ID, JAKARTA -- Modal sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan. Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Hyman (1993) Pembiayaan pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, dimana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaindikator : perencanaan, pendanaan atau sumber pendanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau pengawasan. keselamatan bangunan, dan proses penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien. Pengawasan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan untuk menghindari, memitigasi, serta menyelesaikan hal-hal maupun kejadian-kejadian yang dapat menghambat tercapainya tujuan dalam pekerjaan konstruksi. (5) Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan perizinan. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. baik pada pembangunan fisik dan non-fisik. Ketika melaksanakan tugas, BPKP juga perlu melaksanakan. 00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. Harta yang dapat dizakati dan cara perhitungannya Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif dalam konteks ekonomi dan sosial, dalam pembangunan industrial; dalam organisasi pekerja dan hubungan kerja; dalam pengharapan sosial dan politik, dalam teknologi dan dalam sifat bahaya pekerjaan. 18 PENGAWASAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Gun Gun Gunanjar1, Sri Nurhayati2, Mujiyanto3, Yulia P Rachman4 Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP 1email: gun. Pendanaan saat ini menjadi hal yang sangat umum dibutuhkan startup untuk akselerasi. Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan; Musrenbang; Partisipasi Masyarakat. Pembahasan tentang fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Korporasi ini, dibatasi pada : a. SubSektor : Peraturan Lainnya. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. C) menekankan pada kemampuan dan kompetensi untuk mengetahui, memahami, mendalami, dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pangadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dari arti katanya di KBBI sudah bisa kita bedakan bahwa kegiatan memeriksa dan mengawasi. perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang; dan/atau b. Referensi Tulisan: 1. KOMPAS. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. 1. news. 17. Kotak 1: Kewenangan Kabupaten Kutai Barat Dalam Bidang Pengawasan Berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Barat No. Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal ini pun dapat dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas. E. Pembangunan juga dapat melibatkan kerjasama antar desa. Artinya supaya kita tidak bergantung pada satu skema saja. Pembukaan Workshop tersebut diselenggarakan di Hotel Acacia, Jakarta (16/11). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan. Berlaku. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. Workshop Pengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah Angkatan I yang diikuti oleh 60 pegawai dari BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP dibuka secara langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Dadang Kurnia. Fungsi pengawasan yang utama adalah untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau. 2. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. 9. Pembangunan juga mempercepat dan menekan biaya operasional dalam kegiatan ekonomi. 5. 2. • •Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam hal Dana Pensiun mengalami kekurangan solvabilitas dan Pendiri bermaksud mengubah Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun Iuran Pasti, kekurangan solvabilitas tersebut wajib dilunasi terlebih dahulu. Kompas. Dokumen ini juga menyajikan data dan statistik terkait dengan penerapan program APU PPT oleh PJK,. RINGKASAN POJK 9 - 05 - 2022. Pendahuluan. Pemahaman akan pentingnya manajemen Puskesmas, telah diperkenalkan sejak tahun 1980, dengan disusunnya. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. POJK 10 - 05 - 2022. Baca Juga: Menhub Buka-bukaan soal Pentingnya Peran Swasta di Bandara "Pelaksanaan SDGs telah mencapai tahun keempat dan kami menyadari masih banyak tugas yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan sampai 2023," ujar Bambang dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS), salah satu program yang dirintis oleh KKP dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengawasan laut yang dilakukan Pemerintah dengan segala keterbatasannya terbukti sangat efektif. August 2008. Pada awal 2021, Indonesia menghadapi serangkaian bencana alam. Berkoordinasi yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk menterpadukan dan saling memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan fungsional sehingga tidak. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan. Berikut penjelasan beserta contoh partisipasi masyarakat dalam. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. PPSDM menjadi fasilitator industri pertambangan dengan mengadakan diklat pemenuhan dan uji kompetensi pengawas operasional. Lemahnya 1 Sumardjo, 2001, Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan, Jakarta, BP Panca Usaha, hal. a. 13 September 2023. 3. tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. administratifdilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan sistem kearsipan eksternal atau pengawasan sistem kearsipan internal. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Dalam fenomena ini terdapat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan. Tanggal Berlaku : 4 Juli 2022. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat: 1. (2) Pelaksanaan kegiatan. 8. Tim Redaksi. bahwa untuk. Bentuk pengawasan pelaksanaan. Pertama, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas. Berikut adalah tugas dan wewenang Bawaslu: a. dan/atau Satuan Tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Latar Belakang dan Tujuan. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiapAdapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 April 2022 lalu mengatakan, pada tahun 2023 pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN. com - Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Selain pengawas internal, fungsi pengawasan dalam pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh pengawas eksternal, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Berdasar Perpres No 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki pemimpin (seorang kepala). Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 4,316 followers on LinkedIn. 20/2003, ps 34 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah. 3. JAKARTA, KOMPAS. tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Download citation file:Infografis Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Stabil Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas Memadai. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang: a. Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending /Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar atau UUD 1945. Indikator Kesehatan kabupaten/kota. 9 7 Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang (UU) No. Nomor Regulasi : 9/POJK. BANDUNG, itb. Pengawasan dalam merupakan pengawasan yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi. Salah satunya adalah pengawas operasional. Indonesia Tekankan Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan. Penyusunan perencanaan pengawasan tahunan 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada umumnya pihaknya melakukan metode bootstrapping lebih memilih menggunakan kartu kredit pribadi. 8 Ketentuan-ketentuan hukum tertulis terkait penyelenggaraan rumah susun yang dijelmakan dalam UU Rusun tentu menjadi suatu kewajiban yang harus diperhatikan dan diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu contoh penerapan Simplified CDD adalah pada produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah. Sistem. dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Mengetahui apakah usaha berjalan efisien dan mencari solusi apabila ternyata ditemukan kesulitan. Pembangunan juga dilakukan di Indonesia. Tanpa pengawasan maka pembangunan tidak akan berj,alan sebagaimana mestinya. memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon;PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN ASAS ATAU PRINSIP PRESIDENSIALISME . 15. Pentingnya Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam kerangka pengaturan dan pengawasan tersebut, saya menyambut baik penyusunan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -5- opini Dewan Pengawas Syariah dan disetujui oleh Ketua. Berkaitan dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja memang pada proyeksi tersebut memang masih kurang terhadap proporsi ideal yang pada Tahun Anggaran 2019 berada pada. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (mencabut PP No. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. 2% [Online Hari Ini ] Last update time in Indonesia: PINTUHOKI88 : Situs Slot Server Luar Negeri No 1 Winrate Tertinggi 2023 Penyelenggaraan pembangunan daerah juga harus dilaksanakan dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar wawasan nusantara, yakni prinsip kepentingan bersama, keadilan, serta kesetiaan pada kepentingan bersama, sehingga benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. 05/2022. Struktur Perbankan SyariahBerdasarkan Kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Almaidha Sitompul. JAKARTA, KOMPAS. Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan. 1 Pengertian Pengelolaan Pendidikan . Pasal 8 (1) Ijarah dalam pembiayaan Sewa Guna Usaha adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara. BAGIAN II. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan. Tanggal Berlaku : 14 Juni 2022. (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat. 1. Selanjutnya kata Dadek, evaluasi pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Namun, menurut dalam Dialog Khusus Interaktif di TVRI (16/11), Menteri PU Djoko Kirmanto dalam kenyataanya belum dilaksanakan. Bisa Digunakan Untuk Menggaji Karyawan Dalam menjalankan sebuah bisnis kamu tentu membutuhkan pendanaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 4. bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pengaturan prudensial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan Hal itu diutarakan dalam pemaparan disertasinya yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia" di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4). (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat kabupaten dilaksanakan. pdf. Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan bisa disimak, misalnya, dari kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur selama 2015-2019, yang perlu. Berkepastian hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tetang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengedepankan inovasi dalam pembangunan. Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri (sering juga disebut sebagai manfaat financial). Manfaat AMDAL adalah: Sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; Mengingat : 1. sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Dana desa ini merupakan beban publik, sehingga haruslah terdapat transparansi dan akuntabilitas publik. DAFTAR ISI. com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. UMUM Ketentuan Pasal 39 UU BPJS mengatur bahwa pengawasan eksternal terhadap BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen. A. 9. Dalam rezim APU PPT Indonesia, OJK berperan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada di bawah kewenangannya meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non. 5 Daerah Penghasil Gas Alam Terbesar di Indonesia, Terbanyak di Maluku dan Papua.